You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan Kebonharjo
Kalurahan Kebonharjo

Kap. Samigaluh, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

Selamat Datang di Website Pemerintah Kalurahan Kebonharjo - Untuk informasi selengkapnya dan pengajuan aduan silahkan menghubungi PPID Kebonharjo-Email:pemdeskebonharjo@gmail.com- Ciptakan pemerintahan yang bebas korupsi dan gratifikasi guna mewujudkan "KEBONHARJO MONCER"

Kebonharjo Menuju Kalurahan Sadar Hukum

Administrator 25 April 2024 Dibaca 44 Kali
Kebonharjo Menuju Kalurahan Sadar Hukum

Kebonharjo akan segera menyusul 24 (dua puluh empat) Kalurahan lain di Kulon Progo yang telah menjadi Kalurahan sadar hukum. Tahapan awal berupa pembinaan hukum dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk 120 (seratus dua puluh) warga Kebonharjo.

Pembinaan hukum telah terselenggara pada Selasa, 22 April 2024. Narasumber yang mengisi inti acara berasal dari Hakim Pengadilan Agama Wates dan Penyuluh Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Muhadi selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam sambutannya menghimbau kepada peserta pembinaan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya sekiranya ada permasalahan hukum.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo yang telah memilih Kebonharjo sebagai lokasi kegiatan pembinaan hukum. Melalui kegiatan ini semoga dapat menambah wawasan cakrawala pengetahuan tentang permasalahan terkait hukum,” ungkap Sugimo, Lurah Kebonharjo.

Beberapa tahapan yang harus dilalui untuk menjadi Kalurahan sadar hukum meliputi:

  1. Pembentukan kelompok keluarga sadar hukum (kadarkum) yang ditetapkan dengan Keputusan lurah.
  2. Penetapan Keputusan Bupati tentang Kalurahan Binaan.
  3. Penetapan Kalurahan Sadar Hukum dengan Keputusan Gubernur
  4. Peresmian Kalurahan Sadar Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tidak adanya kesadaran hukum dimungkinkan akan terjadii banyak pelanggaran hukum sehingga menyebabkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,618,871,027 Rp2,534,238,137
63.88%
Belanja
Rp948,270,525 Rp2,570,410,666
36.89%
Pembiayaan
Rp56,172,529 Rp16,225,658
346.2%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp15,000,000
0%
Hasil Aset Desa
Rp850,000 Rp9,665,000
8.79%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp5,758,000 Rp14,754,920
39.02%
Dana Desa
Rp432,597,600 Rp821,885,000
52.63%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp33,211,203 Rp125,419,813
26.48%
Alokasi Dana Desa
Rp488,551,702 Rp888,203,404
55%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp657,000,000 Rp657,000,000
100%
Bunga Bank
Rp902,522 Rp2,310,000
39.07%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp448,435,950 Rp1,080,130,446
41.52%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp297,007,575 Rp1,000,445,175
29.69%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp20,990,000 Rp119,272,820
17.6%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp140,437,000 Rp272,762,225
51.49%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp41,400,000 Rp97,800,000
42.33%