You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan Kebonharjo
Kalurahan Kebonharjo

Kap. Samigaluh, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

Selamat Datang di Website Pemerintah Kalurahan Kebonharjo - Untuk informasi selengkapnya dan pengajuan aduan silahkan menghubungi PPID Kebonharjo-Email:pemdeskebonharjo@gmail.com- Ciptakan pemerintahan yang bebas korupsi dan gratifikasi guna mewujudkan "KEBONHARJO MONCER"

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan Kebonharjo

Administrator 11 Maret 2021 Dibaca 36.689 Kali
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan Kebonharjo
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa adalah dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan desa dan menuntun kearah tujuan pencapaian visi dan misi desa.
 
Tujuan dan maksud RKP Desa
  • Terwujudnya perencanaan tahunan Desa dalam upaya terwujudnya Rencana Pembanguna Jangka Menengah Desa.
  • Tercapainya pemanfaatan potensi desa secara maksimal, efisien dan efektif dalam pembangunan desa menuju desa yang maju mandiri dan sejahtera.
Selain tujuan diatas, adapun maksud yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:
  • Kerangka acuan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang sinergis sesuai tugas pokok fungsinya untuk mewujudkan tercapainya visi misi yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa.
  • Sebagai instrumen penilaian kinerja perangkat desa, dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tugasnya.
  • Sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi manajemen pamerintah desa oleh masyarakat maupun elemen pemerhati pemerintahan yang berkepentingan memantau kinerja pemerintah desa.
Sistematika/Tahapan Penyusunan RKP Desa

Mengenai tahapan penyusunan apa saja yang harus dilakukan dalam menyusun RKP Desa, dan bagaimana sistematika penyusunannnya, berikut ini kami jelaskan di bawah ini.

Alur penyusunan RKP Desa secara umum hampir sama dengan alur cara penyusunan RPJM Desa. Jika ada perbedaan hanya sedikit saja. Sebab, RKP Desa merupakan hasil breakdown dari dokumen RPJMDes atau sebagai penjabaran dari RPJM Desa.

Seperti dalam proses penyusunan RPJMDes, RKPDes juga disusun melalui Musyawarah Desa. Kemudian, dari hasil musyawarah Desa tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa untuk menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa (DU-RKPDes).

Hal yang sama juga disebutkan, bilamana ada perubahan dokumen RKP Desa juga harus dibahas dan disepakati dalam Musyarawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes).
 
Siapa yang Melaksanakan Musyawarah Desa?

Dalam Permendagri 114 pada Paragraf 2 Pasal 31 menyebutkan:
  • Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa. 
  • Hasil musyawarah Desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. 
  • Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa, paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
Apa saja Kegiatan yang dilakukan dalam Musyawarah Desa?

Pasal 32 menyebutkan; Musyawarah Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  • Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
  • Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan 
  • Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
  • Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara. Berita Acara (BA) menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2020

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KAL) TAHUN 2021

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KAL) TAHUN 2021

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,618,871,027 Rp2,534,238,137
63.88%
Belanja
Rp948,270,525 Rp2,570,410,666
36.89%
Pembiayaan
Rp56,172,529 Rp16,225,658
346.2%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp15,000,000
0%
Hasil Aset Desa
Rp850,000 Rp9,665,000
8.79%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp5,758,000 Rp14,754,920
39.02%
Dana Desa
Rp432,597,600 Rp821,885,000
52.63%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp33,211,203 Rp125,419,813
26.48%
Alokasi Dana Desa
Rp488,551,702 Rp888,203,404
55%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp657,000,000 Rp657,000,000
100%
Bunga Bank
Rp902,522 Rp2,310,000
39.07%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp448,435,950 Rp1,080,130,446
41.52%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp297,007,575 Rp1,000,445,175
29.69%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp20,990,000 Rp119,272,820
17.6%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp140,437,000 Rp272,762,225
51.49%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp41,400,000 Rp97,800,000
42.33%