Pemerintah Kalurahan Kebonharjo pada Jum’at, 23 Agustus 2024 menyelenggarakan Musrenbangkal RKP 2025 dan DU RKP 2026 di Pendopo Kalurahan Kebonharjo. Musyawarah  dihadiri  oleh Panewu Samigaluh diwakili Kawat Praja Samigaluh, pendamping desa, pendamping lokal desa, Lurah, unsur Pamong Kalurahan, BPK, tim verifikasi, lintas sektoral, dan wakil - wakil kelompok masyarakat. Materi yang dibahas dalam musyawarah  perencanaan  pembangunan  Kalurahan adalah Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2025,  prioritas program dan kegiatan, dan Daftar Usulan RKP (DURKP) 2026 yaitu Usulan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Pemerintah Daerah Kulon Progo untuk tahun 2026.

Musyawarah dipimpin Sugimo, Lurah Kebonharjo. Narasumber musrenbangkal terdiri dari Dwi Budiatun selaku ketua tim penyusun RKP, Adi prasetyani selaku pendamping desa, dan Agus Budiarto Kawat Praja Kapanewon Samigaluh.

Kawat Praja Samigaluh, Agus Budiarto berpesan agar perencanaan prioritas kebutuhan pemerintah kalurahan maupun usulan masyarakat tidak keluar dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang telah ditetapkan. "Perlu sinergitas dari pemerintah desa dan OPD, jadi saya apresiasi dan mengucapkan terima kasih dalam Musrenbangkal ini menghadirkan lintas sektoral seperti puskesmas, BPP Samigaluh, polsek, koramil, dan Penyuluh KB, "tambahnya.

Dalam penyampaian materi, Adi menyampaikan musrenbangkal merupakan agenda rutin untuk perencanaan selanjutnya. “Kebonharjo telah memenuhi siklus perencanaan secara benar dengan melaksanakan musrenbangkal di Bulan Agustus. Kegiatan yang diprioritaskan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan pagu desa. Meskipun prosentase penggunaan prioritas Dana Desa tahun 2025 belum resmi dikeluarkan oleh kementrian terkait, tapi saya yakin pemerintah kalurahan sudah terbiasa dan siap untuk refocusing anggaran seperti tahun-tahun sebelumnya, “tandas Adi.

Siti Nuryati selaku tim verifikasi dokumen perencanaan Kebonharjo mengemukakan tidak ada kekurangan maupun kesalahan yang subtansial, hanya saja ada dokumen pendukung yang harus dilengkapi seperti site plan, surve harga, dan surat hibah jika lokasi kegiatan mengenai tanah warga.

Saat pemaparan rancangan RKP 2025, Dwi Budiatun menyampaikan bahwa tahun 2025 pemerintah kalurahan harus mengakomodir purna tugas bagi 3 pamong yang purna dan pengisian pamong sampai dengan pelantikan. Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2025 masih terkait 4 hal yaitu penanganan stunting, ketahanan pangan, penanganan kemiskinan, dan peningkatan BUMDes.

”Berdasarkan hasil muskal maka telah disepakati bahwa program kewilayahan atau padukuhan yang direncanakan mendapatkan alokasi anggaran bersumber dari Dana Desa adalah program ketahanan pangan sesuai usulan dan proposal yang masuk. Agar program ini lebih membawa manfat maka untuk program kewilayahan tahun 2025 jika sudah ada hasilnya harus menyisihkan minimal 10 % untuk dana sehat bagi posyandu di masing-masing wilayah,” ungkap Sugimo Lurah Kebonharjo.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Kalurahan 2025 dan DURKP 2026.