Kalurahan Kebonharjo menjadi salah satu kandidat Percontohan Desa Anti Korupsi. Beberapa tahapan yang telah dilalui meliputi upload dokumen pendukung indikator desa anti korupsi, bimtek percontohan desa anti korupsi, dan pada Kamis, 13 Juni 2024 dilakukan observasi lapangan oleh KPK RI bersama Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta, Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, dan Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo. Hadir sebagai perwakilan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Jazil Ambar Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan.

Reno Haruno, Kasatgas Dit. Permas KPK dalam sambutannya menyampaikan bahwa terdapat delapan belas indikator desa anti korupsi sebagai upaya pencegahan korupsi. Program desa anti korupsi adalah program berkelanjutan yang telah dimulai pada tahun 2021. Tahun 2024 Pemkab kulon Progo sebagai calon kabupaten anti korupsi yang harus memenuhi satu indikator berupa percontohan desa anti korupsi, dan dari tiga kandidat akan terpilih satu percontohan desa anti korupsi yang akan mengikuti penilaian akhir di Bulan Desember.

”Kami sampaikan apresiasi kepada lurah Kebonharjo yang telah menyiapkan dengan sangat baik dalam penyambutan observasi yang bisa menggambarkan siap menjadi percontohan desa anti korupsi, ”tambahnya.

Percontohan Desa Anti Korupsi adalah suatu amanat besar yang harus dipertanggungjawabkan bersama mulai dari pemerintahan sampai masyarakat. Desa anti korupsi bisa menjadi teladan bagi Kalurahan lain dalam memberantas korupsi. Hal tersebut diungkapkan oleh Jazil Ambar Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan.

Beberapa perbaikan yang disarankan oleh KPK terhadap Pemerintah Kalurahan Kebonharjo diantaranya pemasangan banner APBDes di tempat yang mudah diakses warga, pemberian informasi pelayanan baik melalui media digital maupun berbentuk X-banner, digitalisasi dokumen perencanaan dan produk hukum, serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja aparatur pemerintah kalurahan.