Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Kalurahan Kebonharjo TA 2022 telah menyelesaikan pengerjaan dan melaporkan hasil pengerjaan 10 (sepuluh) unit RTLH Arsitektur Yogyakarta kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Paniradya Kaistimewan Yogyakarta secara tepat waktu dan sesuai prosedur. Guna mendukung verifikasi pertanggungjawaban Dana Keistimewaan Tahun 2022, maka pada Jum’at (27/1) Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan verifikasi lapangan pembangunan RTLH Arsitektur Yogyakarta di Kalurahan Kebonharjo didampingi Paniradya Kaistimewan Yogyakarta dan Dinas Kebudayaan Yogyakarta.

Kasubdit Provinsi Papua dan Papua Barat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Budi Arwan mengatakan, pihaknya mengungkapkan takjub dengan penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Kebonharjo yang sinergis dan kolaboratif  dengan berbagai pihak dalam upaya pengentasan kemiskinan.

“Ketika saya memasuki wilayah Kebonharjo, kesan pertama saya merasakan kondisi geografisnya menyerupai Papua. Tapi menyaksikan pemaparan Pak Lurah terhadap penyelenggaraan pemerintah kalurahan yang sudah menampilkan infografis, saya yakin Kalurahan Kebonharjo adalah Kalurahan di wilayah Daerah istimewa Yogyakarta,”  ungkapnya.

Dalam upacara penyambutan, Sugimo Lurah Kebonharjo menyampaikan pemaparan penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Kebonharjo tahun 2022 secara singkat.

“Kami merencanakan , melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan kegiatan Kalurahan dalam APBKal sebesar kurang lebih dua setengah milyar, sedangkan program daerah, program lintas sektoral, serta kerja sama pihak ketiga yang masuk ke Kalurahan Kebonharjo tahun 2022 lebih dari sepuluh milyar. Minimnya PAD, sementara angka kemiskinan dan stunting cukup tinggi, maka kami bersama rekan-rekan berupaya mencari sumber dana lain agar masalah kemiskinan dan stunting segera tertangani,’ ujar Sugimo.