Mendasar pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pasal 8 ayat (1) huruf c, maka seluruh kalurahan di Kulon Progo harus menyampaikan informasi tentang pelaksanaan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa Tahun Anggaran 2019 dengan cara entry data pada aplikasi SIPENTAS JAWARAKU pada bulan Oktober tahun 2020.

Akumulasi nilai akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Kebonharjo pada aplikasi SIPENTAS JAWARAKU masuk dalam enam besar tingkat Kabupaten sehingga memperoleh jadwal kunjungan Tim Visitasi dan Verifikasi Data/dokumen Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Kamis, 12 November 2020. Lima kalurahan lain yang masuk enam besar yaitu Gerbosari, Giripeni, Brosot, Jatimulyo, dan Jatirejo.

Dalam upacara penyambutan tim di Balai Kalurahan Kebonharjo, Rohmad Ahmadi selaku Lurah Kebonharjo memaparkan secara singkat Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. "Penyelenggaraan Pemerintahan kami selama lima tahun terakhir berjalan sesuai visi misi kalurahan. Kami lebih menekankan pada pengurangan angka kemiskinan dan meningkatkan kesehatan masyarakat dengan cara pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), program sanitasi/jambanisasi, pelaksanaan proyek dengan pola padat karya tunai,  pemberdayaan ekonomi masyarakat, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, serta penanganan stunting. Penataan pengelolaan keuangan terus kami tingkatkan dan alhamdulillah untuk realisasi pelaksaan dan pertanggungjawaban APBDes TA 2019 tidak ada temuan dan hal-hal yang perlu diperhatikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo," ungkap Rohmad.

Meskipun Kebonharjo termasuk kalurahan dengan Pendapatan Asli Desa (PAD) hanya mampu menyumbang 1,5 % pada pendapatan APBKal TA 2020, namun dari tahun ke tahun PAD selalu meningkat. Pada tahun 2016, PAD yang diperoleh sekitar sembilan jutaan dan tahun 2019 mampu memperoleh PAD sekitar tiga puluh delapan juta.

"Dalam rangka mencapai visi kalurahan selain menggunakan pembiayaan dari APBKal maupun program pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang masuk ke desa, kami juga bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, LSM, dan pihak ketiga lainnya. Pemerintah Kalurahan Kebonharjo terbuka untuk menjalin kerja sama dengan pihak luar dalam rangka mengembangkan desa untuk pencapaian visi misi," tambahnya.

Pada akhir sambutan, Lurah Kebonharjo menyampaikan keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintah kalurahan dapat dilihat melalui channel youtube, buletin desa, banner APBKal, dan website desa.

Upacara penyambutan tim verifikasi menghadirkan seluruh pamong kalurahan, anggota BPK, Babinsa Bhabinkamtibmas, dan pendamping lokal desa yang telah mendukung seluruh pencapaian kinerja penyelengaraan pemerintah dengan baik.

Wiwin Widyastuti sekretaris Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo selaku ketua tim verifikasi menyampaikan apresiasi luar biasa untuk pemaparan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan Kebonharjo. "Pemaparan Pak Lurah sudah menjawab seluruh indikator yang akan kami verifikasi. Tapi kami tetap akan minta bukti data/dokumen terhadap 8 (delapan) indikator yang telah diisi pihak kalurahan di aplikasi SIPENTAS JAWARAKU. Perkenalkan tim yang hadir di Kebonharjo berasal dari Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo, Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, dan Jawatan Praja Kapanewon Samigaluh. Ada Pak Sadewo yang akan memvetifikasi administrasi Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK), Pak Eko kepala seksi bidang Aset, mbak Nur Iffah dari bidang kelembagaan kalurahan dan lembaga masyarakat kalurahan, anggota kami dari IRDA akan memverifikasi laporan keuangan, dan saya sendiri akan memverifikasi laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah kalurahan dan bidang kemasyarakatan, " jelas Wiwin.

Tim melakukan verifikasi di seluruh ruangan Kantor Pemerintah Kalurahan dan menanyakan kepada pihak penyelenggara pemerintahan jika ada data yang kurang lengkap. Tim juga langsung memberikan masukan, saran, dan perbaikan sekiranya terdapat dokumen yang belum sesuai peraturan terbaru yang berlaku.