Kemendes PDTT bekerja sama dengan Kalyanamitra mengadakan diskusi publik dan sharing praktik baik pencapaian SDGs di 21 desa di NTT dan NTB. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023 dan dihadiri oleh para aktifis perempuan, 4 desa dampingan Kalyanamitra di wilayah DIY, 4 desa dari Provinsi NTB, dan 4 desa dari wilayah NTT sebagai rangkaian hari SDGs Nasional yang disepakati akan jatuh pada tanggal 14 Juli tahun 2023 yang akan datang. 

Dalam sambutan pembukaannya Bapak Ivanovich Agusta, Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), menyampaikan serangkaian kegiatan lain yang akan dilaksanakan antara lain, program buku mudah masuk Desa yang akan dilaksanakan oleh IPI (Ikatan Penerbit Indonesia) tanggal 10 Juli yang akan datang. Puncak acara hari SDGs Nasional akan diselenggarakan pameran hasil pelokalan SDGs Desa di sekretariat Jenderal PBB dengan Kementerian Desa PDTT sebagai host yang akan berlangsung dari tanggal 10 sampai 22 Juli 2023 di Gedung Sekretariat Jenderal PBB. Kegiatan lain terkait pelokalan SDGs Desa antara lain penerbitan buku pelokalan SDGs desa dan pembuatan 16 produk hukum yang mendukung pembangunan desa. Dalam pencapaian SDGs Desa pemerintah desa hendaknya mengutamakan kemandirian desa, tidak tergantung bantuan pemerintah. 

Diskusi publik diawali dengan talkshow yang menampilkan narasumber Ibu Lenny N. Rosalin, Deputi Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Ivanovich Agusta, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Bapak Yanuar Nugroho, Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs, Ibu Shelly Adelina–Akademisi dan Peneliti Universitas Indonesia, Bapak Nelson F Boymau, Kepala Desa Oesena, Kec. Amarasi Kab Kupang NTT, Bapak M. Salman Sofyan, Sekretaris Desa Pringgasela Selatan, Kab. Lombok Timur, NTB. 

Catatan penting dari talk show tersebut antara lain tentang kerja sama Kemendes PDTT dan Kemen PPPA dalam pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang memiliki indikator: 

1) adanya pengorganisasian perempuan dan anak di desa; 

(2) tersedia data desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak;

 (3) tersedianya Peraturan Desa Tentang DRPPA; 

(4) tersedia pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan asset desa untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa; 

(5) persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa, Badan Permusyawarahan Desa, Lembaga kemasyarkatan desa, dan Lembaga adat desa;

 (6) persentase perempuan wirausaha di desa utamanya perempuan kepala keluarga, penyintas bencana dan penyintas kekerasan; 

(7) semua anak di desa mendapatkan pengasuhan berbasis anak; 

(8) tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak dan korban tindak pidana perdagangan orang;

 (9) tidak ada pekerja anak;

(10) tidak ada perkawinan anak.

Dalam diskusi publik ini Kalyanamitra juga menerbitkan buku capaian SDGs 21 Desa dampingan Kalyanamitra di wilayah NTT dan NTB khusus SDGs 1, 5, dan 8. 

Selain diskusi publik dan talk show, 12 desa dari wilayah DI Yogyakarta, NTT, dan NTB melakukan audiensi dengan staf Kemendes PDTT. (*)

Penulis: Siti Nuryati