Musrenbangkal Perencanaan Kebonharjo sepakati Rancangan RKP 2023 dan DURKP 2024

Berdasarkan siklus perencanaan Kalurahan paling lambat di Bulan Agustus, Kalurahan harus menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (MUSRENBANGKal) Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) untuk tahun depan, maka Pemerintah Kalurahan Kebonharjo pada Senin, 29 Agustus 2022 menyelenggarakan Musrenbangkal RKP 2023. Musyawarah  dihadiri  oleh Panewu Samigaluh, Lurah, unsur Pamong Kalurahan, BPK, tim verifikasi, lintas sektoral, wakil - wakil kelompok masyarakat.

Materi yang dibahas dalam musyawarah  perencanaan  pembangunan  Kalurahan adalah :

1. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2023 yang terdiri dari rencana penyelenggaraan pemerintah kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat kalurahan, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan mendesak, dan darurat lainnya.
2. Prioritas program dan kegiatan dan kegiatan yang didanai oleh: pagu indikatif kalurahan, pendapatan asli kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, bantuan keuangan dari pihak ketiga, dan bantuan keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Pemerintah Daerah Kulon Progo.
3. Daftar Usulan RKP (DURKP) 2024 yaitu Usulan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Pemerintah Daerah Kulon Progo untuk tahun 2024.

Dalam sambutan pembukaan, Sugimo selaku Lurah Kebonharjo menyampaikan bahwa perencanaan Kalurahan harus sesuai prioritas pemerintah dan mengakomodir aspirasi di tingkat wilayah padukuhan. “Selain pembiayaan dari APBKal kami juga mengusahakan usulan ke pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Mohon arahan dan saran dari seluruh stake holder agar hasil pembangunan Kebonharjo di tahun 2023 dapat maksimal, “ ujarnya.

“Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kalurahan Kebonharjo yang telah memenuhi siklus perencanaan, meskipun prioritas Dana Desa tahun 2023 belum resmi dikeluarkan oleh kementrian terkait. Dalam musyawarah ini harus menyepakati prioritas program di tahun 2023, evaluasi capaian tahun lalu, dan pencermatan kegiatan apakah sesuai kewenangan Kalurahan atau tidak, “ ungkap Ridwan Usman Panewu Samigaluh.

Andaryati selaku pendamping lokal desa menambahkan informasi bahwa  belum ada prioritas ada Dana Desa Tahun 2023 tapi Kalurahan harus tetap mengalokasikan anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai, padat karya, dan penanganan stunting serta akan ada musdes terkait kemiskinan ekstreme.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Kalurahan dan DURKP 2023 sebagaimana terlampir.