Masih dijumpainya nama wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) di Kebonharjo yang belum sesuai dengan nama pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM), maka Lurah Kebonharjo mengajukan permohonan kepada Kepala BKAD Kabupaten Kulon Progo untuk membantu dan mendampingi penyesuaian hal tersebut.
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang ...
Bertempat di ruang rapat Pemerintah Kalurahan Kebonharjo telah dilakukan sosialisasi Desa Cerdas (Smart Village) dan Ruang Komunitas Digital Desa (RKDD) oleh Duta Digital–Faraghina Salsabila, IKom dan Kader Digital Kebonharjo-Aji Prasetyo. Sosialisasi dihadiri oleh perwakilan semua komponen masyarakat di Kalurahan Kebonharjo yang meliputi BPKal, PKK, Kader Posyandu, Karang Taruna, Pendamping Lapangan Desa, serta unsur masyarakat yang lain.
Dalam sosialisasinya Duta Digital menyampaikan bahwa Kebonharjo merupakan salah satu Kalurahan yang akan ...
Selasa, 21 Maret 2023 Pokmaswas Kalurahan Kebonharjo bersama Pamong, BPKal, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan tokoh masyarakat menebar 10.000 bibit ikan yang terdiri dari wader pari, melem dan tawes di lima titik lokasi anak sungai sudu Kalurahan Kebonharjo yaitu di Kalisono, Curug Gandu, Kaliduren Krajan, Kali Sarangan, Kali Semawung. Bibit ikan tersebut merupakan bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo. ...
Menindaklanjuti Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 766/0500 tentang Himbauan Gerakan Penanaman Pohon Serentak di Desa Seluruh Indonesia, Senin, 20 Maret 2023 Lurah Kebonharjo bersama Pamong, BPKal, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan, Pecinta Pelestari Lingkungan hidup Cagar Urip Samigaluh, Lemah Teles Purwosari Kebonharjo dan Masyarakat Kebonharjo menanam 200 pohon beringin di dekat 77 sumber mata air yang tersebar di 10 padukuhan untuk melestarikan sumber mata air yang beradi di Kalurahan Kebonharjo. Cagar Urip Samigaluh juga melakukan ...
Bertempat di Pendopo Kalurahan Kebonharjo pada Senin, 20 Maret 2023 terselenggara Sosialisasi Padat Karya Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan Tahun 2023 oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Ki Setono Budho Kalurahan Kebonharjo. Peserta sosialisasi terdiri dari ketua BPK Kebonharjo, BPK wilayah Jarakan, perwakilan lembaga kemasyarakatan, dan calon pekerja dari Padukuhan Jarakan dan Gowok.
"Alokasi dana untuk Padat Karya Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan sejumlah seratus tujuh puluh lima juta sudah ditransfer ke Rekening Kas Kalurahan pada ...
Berbagai upaya yang digiatkan pemerintah Kalurahan Kebonharjo bersama kader dalam penanganan dan pencegahan stunting berbuah manis, hal ini terlihat dari menurunnya angka stunting dari tahun ke tahun. Pada awal penanganan stunting tahun 2018 prevalensi stunting di Kebonharjo 33,3%. Dari 132 balita di Kalurahan Kebonharjo 44 diantaranya stunting, dan 22 dari 44 balita stunting tersebut berada pada kelompok usia 0-23 bulan. Jumlah tersebut menurun menjadi 30,3 % di tahun 2019, dan 23% di tahun 2020. Pandemi covid di tahun 2020 berdampak cukup signifikan ...
Parenting Islami merupakan kegiatan rutin wali murid SD Muhammadiyah Jarakan sejak tahun 2022. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu Pahing sebagai sarana pembinaan iman dan mental wali murid SD Muhammadiyah Jarakan.
Dalam kesempatan tersebut dihadirkan 2 orang pembicara, yaitu Bpk Gigih Budiyono, S.Ag dan Drs H. Harminto, MM. Pada kesempatan tersebut Bpk Gigih Budiyono menyampaikan pesan-pesannya kepada para orang tua untuk selalu mendoakan putra-putrinya agar menjadi anak yang shaleh. Selain itu menjelang hadirnya bulan Ramadhan diharapkan ...
Pada akhir tahun 2022, tepatnya tanggal 16 Desember 2022 ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/Pmk.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2023. Dalam pasal 35, penggunaan dana desa diutamakan penggunaannya untuk:
program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana ...
